JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

PPID Utama Kementan Dorong Peningkatan Penyebaran Informasi Publik Berbasis Teknologi

PPID Utama Kementan Dorong Peningkatan Penyebaran Informasi Publik Berbasis Teknologi Rabu,15/07/2020, BPTP Banten bersama seluruh UK/UPT lingkup Kementan mengikuti kegiatan Webinar "Inovasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Publik, Cepat dan Tepat Berbasis Teknologi Informasi” yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementan. Tak kurang dari 299 peserta ikut menghadiri acara tersebut yang umumnya adalah Pejabat PPID Pelaksana beserta Tim PPID masing-masing, dan Kepala UK/UPT.

Dari BPTP Banten, hadir bergabung adalah Kepala BPTP Banten Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP, Kepala Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP) ST. Rukmini, SP, MSi sekaligus sebagai Pejabat PPID Pelaksana. Hadir pula anggota Tim PPID yang terdiri dari Pengelola Portal PPID, Pengelola Website, dan Pustakawan.

Webinar yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan peningkatan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Masa Pandemi Covid-19 dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Momon Rusmono.

Mengawali sambutannya, Dr. Momon Rusmono menyampaikan bahwa sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam masa pandemi Covid-19, salah satunya adalah insan pertanian tanpa mengenal lelah harus memastikan penyediaan pangan bagi 267 juta jiwa penduduk Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak harus kompak dan mengupayakan survive dalam masa pandemi ini.

Dr. Momon Rusmono juga menegaskan kembali kebijakan Kementerian Pertanian dalam menghadapi pandemi, yaitu 4 komponen kegiatan utama yang disebut dengan Cara Bertindak (CB), yaitu CB 1 adalah terus menerus meningkatkan kapasitas produksi, CB 2 adalah melakukan diversifikasi pangan yang berfokus pada pangan lokal, CB 3 adalah penguatan cadangan dan sistim logistik pangan serta mendorong pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di desa, dan CB 4 adalah melakukan pengembangan pertanian modern antara lain seperti pengembangan kawasan berbasis korporasi.

"Untuk mencapai keempat CB tersebut, hal yang ditempuh salah satunya adalah melakukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong peningkatan kapasitas stakeholder serta penguatan kelembagaan petani" terang Dr. Momon

Terkait PPID, disampaikan bahwa Kementan telah meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif yang merupakan komitmen bersama seluruh Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian.

Komitmen ini mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis melalui penyediaan anggaran, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan.

Dr. Momon Rusmono juga menyampaikan bahwa selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Pertanian proaktif memberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan kepada masyarakat khususnya petani. Selain itu, Kementerian Pertanian juga membantu mendorong kerjasama antara petani dan perusahaan untuk pemasaran.

Hal penting lainnya dalam pertemuan ini disampaikan bahwa di masa pandemi ini, Kementerian Pertanian berinovasi dalam mengoptimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu pelayanan secara online antara lain berupa perizinan produk pertanian, pendaftaran varietas tanaman, pengurusan izin ekspor produk pertanian, penanganan wabah penyakit hewan dan Organisme Penganggu Tanaman (OPT), sosialisasi budidaya tanaman, hingga permohonan informasi publik melalui Portal PPID.

Terkait dengan hal tersebut, BPTP Banten juga pada tahun ini telah berinovasi melalui pembuatan Layanan SILINCAH, yaitu inovasi pelayanan secara online baik untuk konsultasi pertanian secara gratis, layanan pengujian benih padi dan jagung, layanan UPBS benih padi dan bibit Ayam KUB.

Selanjutnya Dr. Momon menyampaikan pentingnya koordinasi Kementan dengan petani dan berbagai stakeholder lainnya. "Koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan petani aktif dilakukan melalui Agriculture War Room (AWR), baik secara langsung dengan Menteri Pertanian, maupun dengan Pejabat dan Peneliti, di mana penyajian data dan informasi secara online di Agriculture War Room berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian ATR/ BPN, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota " jelas Dr. Momon mengakhiri sambutannya.

Selanjutnya, Narasumber acara Gede Narayana dari Komisi Informasi Pusat menyampaikan materi tentang "Keterbukaan Informasi Publik di Era New Normal".

Ditegaskan bahwa asas Informasi Publik adalah Cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. PPID wajib membangun sistem informasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (3) UU KIP, yaitu Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Untuk itu di saat ini, diperlukan pemanfaatan Teknologi Informasi terkini dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dalam Closing Statement-nya Gede Narayana menyampaikan bahwa peserta yang hadir saat ini yang berasal dari Sabang sampai Merauke atau seluruh Indonesia adalah para Pejabat Publik yang berarti adalah pejabat yang dapat mempengaruhi publik, untuk itu Gede mengharapkan para peserta senantiasa mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan informasi publik.